BUMN Garap Potensi Sumber Listrik di Lampung
Beragam permasalahan di Provinsi Lampung menjadi perbincangan hangat Presiden Jokowi dengan para pemimpin redaksi (Pemred) dan perwakilan media cetak/elektronik di lantai 11 The 7th Hotel tadi malam. Salah satu topik bahasan yang paling hot adalah mengenai kelistrikan Lampung. Diketahui, sejak beberapa pekan terakhir, Lampung kerap dihantui biarpet. PLN selama ini beralasan pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena desakan kondisi akibat defisit daya listrik yang terjadi.
Menanggapi keluhan ini, Jokowi secara terus terang mengaku masalah listrik ini memang menjadi PR besar pihaknya. ’’Terus terang saja, masalah pemadaman ini terjadi hampir di semua provinsi di Indonesia. Setiap saya kunjungan, pasti dapat keluhan-keluhan semacam ini,” katanya.
Untuk mengatasi masalah ini, lanjut dia, pemerintahannya bersama Jusuf Kalla (JK) akan berupaya maksimal. Salah satunya dengan menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. Meski dalam perjalanannya, proyek yang sudah diresmikan di Jogjakarta beberapa waktu lalu ini sempat hendak dipangkas menjadi 16 ribu MW karena kelesuan kondisi ekonomi yang terjadi.
Disinggung tentang potensi geotermal atau panas bumi yang ada di Provinsi Lampung, seperti di Ulubelu, Tanggamus; Suoh, Lampung Barat; dan Gunung Rajabasa, Lampung Selatan; Jokowi menyatakan pihaknya masih mengkaji. Sebab, lokasi potensi geotermal yang ada kebanyakan berada di kawasan hutan lindung. Kondisi ini membuat pengerjaan proyek benar-benar harus dipikirkan secara matang agar tidak berimbas pada kerusakan hutan.
Guna memastikannya, Jokowi secara khusus memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar masuk ruangan. Di hadapan perwakilan media, Rini menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk keperluan itu, pihaknya akan menggandeng investor besar Sumitomo.
’’Sudah ada pembicaraan Pak (Presiden) dengan Sumitomo. Tinggal di masalah harga saja yang belum,” terangnya.
Untuk mengklirkan masalah ini, Rini mengaku akan menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan Sumitomo, Senin (9/11) mendatang.
Masalah selanjutnya yang menjadi sorotan perwakilan media adalah pengelolaan dana desa. Karena dari ribuan desa selaku penerima dana ini, sempat muncul kekhawatiran terjadinya penyimpangan. Menanggapinya, Jokowi meminta peran aktif media untuk ikut mengawal masalah ini.
Meski demikian, dia mempersilakan Marwan Jafar untuk menjelaskan kondisi yang ada. Menurut Marwan, sebelum mendampingi presiden, dirinya sempat menyambangi Dusun 04, Desa Bumisari, Natar, Lamsel, dalam perjalanannya dari Bandara Radin Inten II menuju Bandarlampung.
Marwan kala itu didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Lampung Yuda Setiawan dan BPMPD Lamsel Edi Firnandi serta forkopimcam. Dalam kunjungan sekitar setengah jam itu, Marwan berjalan kaki menyusuri jalan bebatuan yang dibangun menggunakan dana desa.
Marwan mengaku memang secara mendadak melakukan kunjungan itu. Dia ingin melihat langsung realisasi serapan anggaran yang dikucurkan ke desa tersebut sebesar Rp288 juta. ’’Saya mau melihat realisasinya di Lampung bagaimana. Apakah uang negara itu sudah tepat atau belum dalam penggunaannya,” ujar dia.
Dari kunjungan itu, Marwan mengaku cukup puas. Dia menilai kondisi Desa Bumisari sudah cukup baik. Apalagi ketika kunjungannya, pembangunan jalan yang memakai dana desa itu prosesnya sedang berjalan. ’’Dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat hanya digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan fasilitas umum. Tidak boleh digunakan untuk orang perorangan” pesannya.
Secara umum di hadapan presiden, Marwan menjelaskan, dana desa sebesar Rp648 miliar dikucurkan untuk Provinsi Lampung dalam 3 tahap.
’’Dana tahap pertama selesai 100 persen. Untuk tahap dua sudah 80 persen berjalan. Jika sudah selesai semua, kementerian akan mengucurkan tahap tiga,” ujarnya seraya menargetkan penyerapan dana desa tahap kedua tuntas dalam beberapa pekan ke depan.
Selain masalah listrik dan dana desa, pada pertemuan selama satu jam itu, Jokowi juga sempat menyinggung mengenai proses pembangunan bandara internasional Radin Inten II, progres masterplan Pelabuhan Bakauheni, permasalahan narkoba di Lampung yang kian marak, hingga kesulitan yang dialami kalangan petani akibat harga komoditas yang terjun bebas.(*)
