Public Exposure Sensus Ekonomi 2016

Provinsi Lampung ternyata tak memiliki data akurat soal jumlah penduduk yang ada. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengungkapkannya dalam kata sambutannya yang dibacakan Sekda Pemprov Lampung Arinal Djunaidy sebelum secara resmi membuka Public Exposure Sensus Ekonomi 2016 di Ballroom Hotel Emersia & Resort Jl W Monginsidi No 70 Bandar Lampung, Rabu 2 Desember 2015.

"Setahun yang lalu saya sempat meminta BPS Lampung untuk menghitung ulang jumlah penduduk Lampung. Karena data yang sudah ada berbeda dan berdampak ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Perbedaan data itu bahkan sudah saya laporkan ke Kemendagri. Karena data dari BPS Lampung sebut penduduk Lampung itu tujuh juta jiwa. Menurut BKKBN ada 7,5 juta jiwa. Menurut Kemendagri lebih besar lagi yakni sembilan juta jiwa," kata Arinal membacakan kata sambutan dari Gubernur Lampung.

Perbedaan data tersebut menimbulkan kesulitan dalam penyusunan anggaran selama ini. "Kalau anggaran yang dipakai berdasar data BPS Lampung berarti jumlah penduduk Lampung menyusut. Kalau bicara dari sektor politik dan agenda terkait Pilkada pakai data Kemendagri artinya mendadak jumlah penduduk Lampung bertambah banyak dalam waktu singkat. Jadi anggaran yang terbatas jadi susah disusun karena perbedaan itu," lebih lanjut katanya.

Permintaan Ridho kepada BPS Lampung untuk menghitung ulang jumlah penduduk Provinsi Lampung sehingga diperoleh data paling akurat akhirnya harus dibatalkan. "Akhirnya Kemendagri memutuskan memakai data Kemendagri berdasarkan angka yang dikeluarkan Disdukcapil. Hal ini jadi pembelajaran yang mahal, karena Pemprov terganggu dalam penerimaan bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana lainnya. Ini juga salah satu penyebab kenapa Lampung potensinya bagus tapi rakyatnya banyak yang miskin," itu keterangan lanjutan yang disampaikan Ridho dalam kata sambutannya.(*)