Uji Kompetensi Pekerja Sosial
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo telah mencanangkang "Lampung Kompeten" pada bulan Desember 2016 yang lalu. Hal tersebut sebagai salah satu upaya menambah nilai tawar ditingkat Internasional pencari kerja diberbagai profesi, seperti bidang Pariwisata, bidang Peternakan, bidang Kontruksi, bidang Kepegawaian, bidang Penyuluhan, bidang Ketenagakerjaan, bidang Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Kesehatan, bidang Ketahanan Pangan, dan bidang Pengawasan Benih serta yang tidak kalah pentingnya adalah bidang Pekerjaan Sosial.
Gubernur berharap di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) perlu dikembangkan potensi SDM anak-anak Lampung agar bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, bukan menjadi tuan tanah di daerahnya.
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni, (8/05/2017) di ruang kerjanya.
Dikatakan oleh Sumarju bahwa jumlah tenaga profesional dibidang Pekerjaan Sosial khususnya yang bersertifikasi di Provinsi Lampung belum sebanding dengan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang semakin berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Oleh karena itu Ikatan Pekerja Sosial Lampung (IPSL) Provinsi Lampung Tahun 2016 telah bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS) melakukan uji kompetensi bagi Pekerja Sosial. Dari uji kompetensi tersebut sebanyak 5 orang telah dinyatakan lulus yaitu Ratna Fitriani, Maman Suparman, Agus Maryanti, Anna Destiana, Yulya Elva.
Pekerja sosial yang dinyatakan lulus pada uji kompetensi dianggap layak dan mampu melakukan pelayanan kesejahteraan sosial secara lebih professional, artinya telah memenuhi standar minimal bagi seorang pekerja sosial untuk melakukan praktek pekerjaan sosial.
Disamping Pekerja Sosial sebanyak 107 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) akan mengikuti akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Akredutasi Kementerian Sosial RI dari tanggal 16 Mei 2017. Peserta akreditasu tersebut telah mengikuti pelatihan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) penyelenggaraan panti sosial yang dilaksanakan oleh Forum LKS Provinsi Lampung beberapa minggu yang lalu; katanya. (Ppid-Dinsos)
