Sekda Pimpin Konsultasi Publik Revisi RTRW Lampung

Lampung Terkini
02/12/2016 02:37:43
709
Sekda Pimpin Konsultasi Publik Revisi RTRW Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono membuka acara Konsultasi Publik Revisi Dokumen RTRW Provinsi Lampung di Hotel Emersia, Kamis (1/12). Kegiatan itu dilakukan untuk menjaring aspirasi serta memberi kontribusi, masukan, pendapatan, data, informasi dan peta untuk penajaman revisi dokumen RTRW Provinsi Lampung.

Sutono mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dalam upaya mewujudkan ruang yang produktif, aman, nyaman, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu pada Tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan peninjuan kembali dokumen RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dengan berlandaskan perkembangan regulasi dan peraturan perundangn-undangan serta dinamika percepatan pembangunan dan investasi.

"Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjaring aspirasi kita semua yang diharapkan dapat memberi kontribusi, masukan, pendapat, data, informasi dan peta untuk penajaman revisi dokumen RTRW Provinsi Lampung yang sedang dilaksanakan dan untuk kelancaran pembangunan ke depan serta peningkatan kesejateraan masyarakat," kata Sutono.

Menurut Sutono, pertemuan ini guna memperkaya konsep pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi dalam kaitan dengan perkembangan penerapan praktis penataan ruang di lapangan serta memberikan masukan tambahan kondisi terakhir penataan ruang di wilayahnya.

Dala acara itu juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dukungan terhadap revisi dokumen RTRW Provinsi Lampung. Hadir peserta yang berasal dari unsur pemerintah Pusat, Kabupaten Kota se Lampung.

Hadir pula perwakilan anggota DPRD Provinsi Lampung, unsur perguruan tinggi, unsur TNI/Polri, unsur asosiasi profesi, unsur LSM, dan nara sumber dari Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR, Bappeda Provinsi Lampung, ITERA dan Asosiasi Profesi Lampung.(HD)