Pemprov Lampung Tambah Dana PKH Rp1 Miliar
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memaksimalkan Program KeluargaHarapan (PKH) yang diwujudkan dengan dukungan dana tambahan sebesar Rp1 miliar pada 2017.Dana tersebut dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017 sebagai dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pendamping dan operator PKH dalam penanggulangan kemiskinan.
PKH Provinsi Lampung membidik 382.190 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu merupakan
penambahan 161.629 KPM di 2017. Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM khususnya
biaya pendidikan dan kesehatan."Para pendamping dan operator PKH memiliki andil yang cukup penting bagi kesejahteraan rakyat. Para petugas inilah yang akan membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangaan yang ada dimasyarakat, mereka inilah yang akan menjadi garda terdepan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan," kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat menutup acara pemantapan pendamping dan operator PKH, di Bandarlampung, Jumat (2/6) malam.
Gubernur meminta para pendamping dan operator memastikan anak-anak dan keluarga Indonesia mendapat
pendidikan dan kesehatan yang layak. "Percuma saja kita memiliki fasilitas infrastruktu yang baik, jika tidak
didukung dengan keberhasilan masyarakatnya,"kata Gubernur.
Gubernur berharap para petugas dalam mengemban tugas memiliki jiwa yang tegar, karena perjalanan sebagai petugas tidak mudah. Di lapangan, kata Gubernur, pasti menemui tantangan, hambatan, dan rintangan. Namundengan ketekunan dan konsistensi, program penanggulanan kemiskinan ini dapat berhasil. "Bangkitkan harapan keluarga miskin sehingga mereka menjadi orang yang berhasil,"ujar Ridho.
Di akhir sambutannya, Gubernur Ridho berpesan kepada para pendamping dan operator PKH agar dapat
mempertahankan dan menjaga nama baik Provinsi Lampung dengan bekerja sepenuh hati dan optimal.
Gubernur meminta program ini dapat berjalan dengan baik dan angka kemiskinan dapat berkurang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan yakni
15,24% penduduknya berkatagori miskin. Angka ini setara dengan 912,34 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan
penduduk miskinnya sebanyak 10.15 % atau 227,44 ribu jiwa.
Selama periode Maret 2016–September 2016, baik perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan
persentase dan jumlah penduduk miskin. Di daerah perkotaan berkurang sekitar 5.95 ribu jiwa (3,55%),
sedangkan di darah perdesaan berkurang sekitar 23,87 ribu jiwa (2,88%).Penurunan angka kemiskinan tersebut, menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, sebagai salah satu akibat dari keberhasilan PKH di Provinsi Lampung. Menurut Sumarju Saeni, selain penurunan angka kemiskinan,Provinsi Lampung juga mengalami pertumbuhan ekonomi 5,15%.
Sedangkan Ketua Panitia Penyelenggara Mukti Ningsih dalam laporannya menyampaikan bimbingan
pemantapan bagi para pendamping dan operator PKH berlangsung 30 Mei hingga 4 Juni 2017, diikuti 348
peserta. Kegiatan ini ditargetkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi pelaksanaan PKH dan
Kebijakan PKH 2017. (HD)
