Pemprov Lampung Gelar Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial

Lampung Terkini
16/10/2015 07:00:00
1537
Pemprov Lampung Gelar Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial
Pemerintah menggunakan dan mengerahkan kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung. Demikian dijelaskan Kolonel Inf Rakimin M. Djoeri, S.IP, MM Kasubdit Rah Komcadduk Ditrah Ditjen Strahan Kemhan  dalam Seminar Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 2/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 7/2012 Tentang Penangan Konflik Sosial di Ruang Sungkai Balai Keratun, Jum'at (16/10/2015).
 
Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana dengan didampingi oleh Kabag Humas Heriansyah , dalam arahan dijelaskan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.
 
Kolonel Inf Rakimin menambahkan, Peraturan Pemerintah tentang peraturan pelaksanaan penanganan konflik sosial ini juga mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, serta monitoring dan evaluasi.
 
"Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi", jelasnya.
 
Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang diwakili oleh Kaban Kesbangpol Pemprov Lampung Irwan Sihar Marpaung mengatakan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu dan berkelanjutan dari seluruh komponen bangsa.
 
"Melaui sosialisasi ini merupakan upaya pemantapan peran dalam melakukan langkah cepat tanggap, deteksi dini, dan komunikasi yang baik di semua elemen yang merupakan tindak preventif guna mencegah terjadinya konflik sosial", tambahnya.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari Organisasi Keagamaan.
 
Dalam acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari Organisasi Keagamaan, Organisasi Pemuda, Kepolisian, Marinir, TNI AD, AU dan AL serta dinas-dinas terkait di Provinsi Lampung.
 
Informasi Publik/SS