OJK LAMPUNG BAGIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEUANGAN
Bandarlampung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur dalam pembinaan dan pengawasan industri keuangan khususnya di daerah ini.
"Industri keuangan yang terdiri dari perbankan maupun non perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan di suatu daerah. Industri keuangan dapat diibaratkan sebagai pelumas untuk melancarkan roda perekonomian yang pada akhirnya berkontribusi positif pada kemajuan pembangunan," kata Wakil Gubernur Lampung MS Joko Umar Said, pada peresmian Kantor OJK Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin (6-1).
Ia mengatakan bahwa, industri keuangan telah berkembang pesat dengan berbagai macam produk dan layanan dan telah melibatkan peran serta masyarakat yang tinggi sehingga mutlak diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap industri tersebut dengan lebih baik dan terintegrasi.
Menurutnya, dalam rangka menjawab kebutuhan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri keuangan yang lebih baik dan terintegrasi.
Pemerintah, lanjutnya, telah menerbitkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan kepada para stakeholders untuk mendirikan suatu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan.
Peresmian Kantor OJK Provinsi Lampung menurut dia, merupakan salah satu perwujudan nyata undang-undang tersebut. Berdirinya Kantor OJK Provinsi Lampung juga dapat dipandang sebagai bentuk perhatian lebih terhadap kegiatan industri keuangan yang berjalan selama ini di daerah ini.
Wagub Lampung menyatakan keberadaan industri keuangan yang beragam, terdiri atas bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank perkreditan rakyat syariah, asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun.
"Provinsi Lampung memiliki potensi maupun resiko keuangan yang perlu diawasi dan ditangani dengan baik serta hati-hati," katanya.
Berbagai tantangan ekonomi yang dapat memicu potensi ancaman krisis pada industri keuangan hendaknya dapat diminimalkan dengan keberadaan lembaga otoritas independen ini.
Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki kepentingan dan perhatian yang besar terhadap kegiatan industri keuangan agar dapat berjalan dengan baik, khususnya terhadap ketersediaan akses keuangan, keamanan dana masyarakat dan peran serta dalam mendukung program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Joko dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya menyambut baik berdirinya Kantor OJK Provinsi Lampung dan siap bekerjasama untuk menghasilkan output positif bagi pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat.
"Saya berharap dengan berdirinya lembaga baru ini, akan melengkapi dan memperkuat sinergisitas antar lembaga dalam mendukung program-program pemerintah daerah," katanya menambahkan.
Peresmian OJK Lampung dihadiri Deputi Komisioner Bidang Audit Internal, Majamen Risiko, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Anis Baridwan, Kepala Kantor Perwakilan BI Lampung Anang Setyobudi, Kepala OJK Lampung Besari, dan sejumlah bankir di Lampung. (R-1)
