Gubernur Buka Rakor Penegakkan Hukum se-Provinsi Lampung
Gubernur M. Ridho Ficardo memberi sambutan dan membuka Rapat Koordinasi Penegakan Hukum se-Provinsi Lampung yang berlangsung di The 7th Hotel Bandar Lampung, Kamis (03/12).
Mengawali sambutannya, Gubernur mengatakan sangat menyambut baik dan sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini untuk memantabkan pelaksanaan sitem peradilan secara terpadu. "Sinkronisasi dan harmonisasi harus kita rekatkan kembali. Karena hambatan, tantangan, halangan dan rintangan dalam rangka menegakkan hukum di Republik Indonesia semakin kompleks, semakin banyak permasalahan yang diluar dugaan. Mungkin kita tidak dipersiapkan tetapi inilah yang harus kita hadapi."
"Beberapa bulan lalu, Presiden mengumpulkan para Gubernur, Kapolda, dan Kajari se-Indonesia. Waktu itu Pak Preseiden menyampaikan bahwa hukum tidak berarti untuk menghukum orang tetapi untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita nasional yaitu mewujudkan masyarakay yang adil, makmur dan sejahtera. Hukum sebagai salah satu pilar utama bangsa, untuk menjaga RI, menjaga cita-cita nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera." Jelas Ridho Ficardo.
Terkait dengan permasalahan penegakan hukum yang ada di wilayah provinsi Lampung seringkali menghadapi tantangan yang membuat wibawa penagakan hukum menghadapi cobaan. Kita harus arif dan bijak menyikapinya dan menjaga wibawa penegakan hukum dan supremasi hukum.
"Supremasi hukum juga jangan terpeleset menjadi supremasi penegak hukum. Ini bisa menjadi salah tafsir, jadi dalam melakukan penegakkannya kita menjadi sewenang-wenang."
"Rapat koordinasi ini yang paling utama adalah menghilangkan sekat-sekat, perbedaan yang menghambat di antara kita. terutama di anatara bidang-bidang, bagian-bagian, sektor-sektor. Kita harus menghilangkan ego sektoral kita sesama aparat penegak hukum, supaya sistem hukum kita bisa berjalan dengan baik dan lancar." Harap Gubernur
Gubernur berharap, para penegak hukum juga memberikan bimbingan kepada masyarakat, memberikan pelajaran dan masukan, agar masyarakat kita mengerti permasalah hukum, sebelum menghukum masyarakat itu sendiri.
"Yang saya paling sedih adalah saat penegakan hukum dilakukan kepada masyarakat yang mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka itu melanggar. Kita harus introspeksi, dari sisi kita juga dalam memberikan bimbingan hukum masih belum optimal." Ujar Gubernur.
Di akhir sambutan Gubernur berharap sekiranya kegiatan ini mampu menghasilkan lulusan-lusan terbaik dalam memberikan pelayanan hukum dari segala aspek bagi masyarakat yang membutuhkan. Dimulai dari aspek intelejen, preventif, penegakan dan sampai rehabilitasinya.
"Semoga Rakor ini bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang mampu mengatasi setiap permasahalan, hambatan, ancamanan, tantangan, dan rintangan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan tugasnya di provinsi Lampung."(HD)
