DPRD Minta Evaluasi Anggaran Swasembada Pangan
Saat ini provinsi Lampung hanya menyisakan waktu 16 bulan lagi hingga tahun 2016 untuk mencapai target 1 juta ton padi kering. Yang mana Lampung dituntut mampu menjadi salah satu daerah penopang kebutuhan beras bagi beberapa provinsi lain termasuk DKI Jakarta.
Namun mirisnya anggaran untuk sektor pertanian pada APBD P tahun 2015 mengalami penurun, padahal target swasembada pangan oleh pemerintah pusat harus tercapai. Hal ini terungkap usai pembahasan KUA PPAS tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Lampung dengan badan anggaran (Banang) DPRD setempat diruang rapat, Senin (10/8) beberapa waktu lalu.
" Ya, dari Rp 31 Miliar turun menjadi 26,5 Miliar ini buat kami masih bingung kenapa kok diturunkan. Seharusnya dengan target swasembada pangan sektor pertanian kita diutama," kata Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Joko Santoso kepada wartawan, Senin (31/8) kemarin.
Pihaknya pun heran dengan sikap satker terkait yang terlihat santai dengan kondisi anggaran kecil dengan target besar. Padahal menurutnya sektor pertanian harus ditopang anggaran yang besar agar target swasembada pangan bisa tercapai. "Kami bingung juga, Dinas Pertanianya juga santai saja walaupun anggaranya kecil. Mereka tidak mengkomunikasikan kenapa terjadi penurunan anggaran, apakah memang sudah kesepatakan dengan ketua TAPD atau arahan dari Gubernur. Yang jelas mereka tidak ada komunikasi dengan komisi II sampai sekarang,"keluhnya.
Politikus asal partai PAN itu meminta agar program dinas pertanian bisa ditopang oleh program dari satker lain. Sebab hasil pertanian tidak akan berjalan baik jika dijalankan tampa gotong royong. "Daerah Tanggamus itu perlu banyak sumur bor untuk menyediakan pasokan air saat kemarau. Kemudian akses jalan dari lokasi pertanian bisa diperbaiki agar petani bisa lebih mudah. Ini keluhan dari masyarakat dan harapan kami bisa dibentuk kebijakan lewat program yang pro petani," singkatnya.
Keluhan masyarakat petani asal kabupaten Tanggamus terus mengutarakan saat wakil rakyat yangbturn dalam reses beberapa waktu lalu tentang minimnya air hingga kekeringan,apa lagi akses jalan susah dan sulit untuk melakukan aktifitas.
Senada disampaikan koleganya, Sahyana dari dapil 7 Way Kanan dan kabupaten Lampung Utara, mengatakan bahwa kekuatan ekonomi masyarakat Lampung yang 60 persen berasal dari sektor pertanian harusnya jadi pertimbangan khusus bagi pemprov Lampung dalam menentukan kebijakan anggaran,ucapnya.
Menurutnya anggaran sekecil itu sangat berat untuk mencapai target swasembada pangan yang diberikan kementrian pertanian. Terlebih kata dia, sektor pertanian adalah penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) ketimbang sektor lainya."Ini enggak imbang, targetnya besar tapi amunisinya minim. Harusnya pembangian anggaran itu porposional dong," ucapnya.
Dirinya mengeluhkan sikap cuek dari kementrian pertanian dalam penanganan kekeringan di Lampung yang ditargetkan swasembada pangan. Ia meminta agar petugas penyuluh lapangan (PPL) turun masyarakat untuk mendata dan menginfartisir sawah yang perlu bantuan. "Puluhan ribu sawah puso dan gagal panen, tapi pertanian dan kementan santai saja melihat ini. Kami dengan bantuan pompa air tidak sampai 700 unit padahal yang kering sangat banyak. Ini jomplang sekali dengan target yang sangat tinggi,harusnya lebih diprioritaskan ," cetusnya.
Dirinya juga meminta kepada dinas pertanian untuk mengaluasi kembali semua gapoktan diseluruh Lampura dan way kanan. Sebab meski ada gapoktan tetapi para petani masih kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti alat pertanian dan pupuk bersubsidi,tegasnya.
"Kan saat ini banyak bantuan dibidang pertanian dari pemerintah, tapi di Lampura dan Way Kanan itu banyak juga petani yang tidak dapat. Ini masyarakat kurang jelas tentang informasinya, para gapoktan juga terindakasi banyak yang fiktif maka saya minta untuk dievaluasi keberadaan gapoktan " harapnya. (HD)
Sumber foto : http://photo.kontan.co.id/photo/2008/11/04/140020p.jpg
