DINSOS LAMPUNG GELAR PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
Provinsi Lampung berpotensi terjadinya konflik sosial mengingat Lampung merupakan daerah dengan berbagai suku, agama, adat istiadat serta budaya. Disamping itu pemicu konflik yakni batas wilayah dan sumber daya alam. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni sesaat setelah usai menghadiri penutupan Sosialisasi Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dalam Pencegahan Konflik Sosial dilaksanan Selasa 26 Mei 2017di Hotel Grand Praba Bandar Lampung.
Menurut Sumarju yang didampingi oleh Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial; Maria Tamtina bahwa berdasarkan pendataan Polda Lampung pada tahun 2015; Provinsi Lampung terdapat 62 titik rawan konflik. Sebagai pemicu konflik yakni Polek Sosbud sebanyak 53 titik; batas wilayah 3 titik dan sumber daya alam terdapat 6 titik. Hampir semua Kabupaten/Kota terdapat titik rawan konflik. Namun yang terbanyak yakni di Kabupaten Lampung Selatan dengan 9 titik. Poleksosbud menempati 6 titik, batas wilayah 1 titik dan sumber daya alam sebanyak 3 titik. Namun yang menggembirakan tidak diketemukan potensi konflik yang disebabkan oleh SARA.
Diinformasikan oleh mantan Kadis Kominfo Provinsi Lampung bahwa pada bulan Maret 2017 yang lalu Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan Peringkat I Tingkat Nasional Penangkatan Konflik Sosial dari Menteri Dalam Negeri RI. Penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo diterima langsung oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.
Setelah Lampung, sembilan daerah yang mendapat gelar terbaik secara berturut-turut yakni Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. ujarnya.
Ditambahkan oleh Maria Tamtina kegiatan ini berlangsung dari tanggal 23 sd 26 Mei 2017 dan diikuti oleh 30 orang tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda se Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dlm pelaksanaan program kegiatan antar pusat dan daerah sehingga dpt secara cepat dan tepat dlm melakukan dekteksi dini dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial. Disamping itu juga tersosialisasinya program2 pusat seperti penguatan akses kearifan lokal dan program keserasian sosial.
Dikatakan juga oleh Maria bahwa pencegahan konflik atau bencana sosial di masyarakat dapat dilakukan jika mekanisme lokal berupa kearifan lokal, budaya lokal harus tetap dipertahankan, katanya. (Ppid Dinsos).
