Terminal Agribisnis Ganti Nama,Pemprov Ajukan Proposal Kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta

Biro Perekonomian Seketariat Daerah (Setda) Provinsi Lampung saat ini sedang mengajukan proposal kerja sama dalam penyediaan bahan pangan bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebesar Rp800 miliar sebagai penyangga kebutuhan pangan di ibu kota.

 

Kepala Biro Perekonomian Setda provinsi Lampung Fahrizal mengatakan, kami baru saja merevisi pengajuan proposal pengurangan yang semula senilai  Rp1,5 triliun, karna menurut gubenur Lampung M Ridho Ficardo kondisi nilai angka kerja sama semula di nilai sangat tinggi, maka kami rapatkan dan ajukan kembali, ujarnya.

 

“ Sehingga, akhirnya kami dan tenaga ahli menurunkan sebesar 800 miliar, kita telah merubah semuanya. Jadi kita perkecil mengukur kemampuan, ”  kata Fahrizal saat diwawancarai wartawan di lingkungan kantor gubernur, Selasa (9/2).

 

Menurut Fahrizal angka tersebut saat ini belum disetujui pimpinan (Gubernur), jadi masih tentatif bisa berubah, tergantung pak gubenur. “ Ya, saat ini kita sedang susun drafnya bersama tenaga ahli, jadi belum naik ke meja beliau,” jelasnya.

 

Terkait lahan yang akan dimanfaatkan tentu merupakan kewajiban dari pemrov Lampung, tapi pada rapat pertemuan waktu itu antara Gubenur DKI dan GubernurLampung bahwa provinsi Lampung diminta agar menyiapkan lahan seluas 200 hektar, terangnya.

 

Bicara komoditi, yang jelas, investasi siap di Lampung karna ada tiga komoditi unggulan, yakni beras,sapi dan ayam Potong. Selanjutnya Pemrov Lampung rencananya dalam bulan Febuari ini melalui Biro Perekonomian dan, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dinas Perdagangan akan menggelar forum diskusi ke Jakarta untuk membahas anggaran ini. Lalu, langkah lanjutnya antara kedua Sekda juga akan melakukan kerja sama seterusnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemrov Lampung dan DKI melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan, bebernya.

 

Sebelumnya, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo akan mengganti nama terminal Agrobisnis menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) distribusi dan Pemasaran komoniti (DPK), hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ferynia, beberapa waktu lalu .

 

Menurut Ferynia pengantian terminal Agribisnis ini,  juga sudah pernah dibahas dalam rapat waktu lalu dengan Gubernur. Ferynia menambahkan bahwa, gubernur Lampung telah menyetujui perubahan nama terminal Agribisnis menjadi UPTD Distribusi dan Pemasaran komoniti (DPK) yang ada di desa Penengahan kabupaten Lampung Selatan.

 

Nantinya, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo akan kembali menghidupkan perekonomian di terminal Agribisnis Penengahan Lampung Selatan. Dalam waktu dekat ini terminal agribisnis akan segera difungsikan agar segera menjadi sentra komoditi agro, urainya.

 

"Ya, dalam waktu dekat ini akan kita rapatkan dengan beberapa satker untuk kembali menghidupkan terminal agribisnis, kita tunggu anggaran dari pusat untuk membenahinya, dan kemudian kita hidupkan menjadi pasar induk, akan kita optimalisasikan dengan segera sebagai  satu satunya pasar induk yang menopang kebutuhan pangan di ibu kota," pungkasnya. (HD)