Surat Edaran Gubernur Lampung Tentang Laporan Kekayaan ASN
SURAT EDARAN
Nomor : 700/ 796/ II.01/2015
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 12999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan :
- Bagi Pejabat yang memangku jabatan, para pengelola anggaran, panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan LHKASN kepada Pimpinan Instansi Pemerintah masing-masing dengan ketentuan yang ada.
- Inspektorat Provinsi Lampung selaku Aparatur Pengawas Negara Internal Pemerintah (APIP) agar melakukan :
- Monitoring kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam penyampaian LHKASN kepada Pimpinan SKPD masing-masing.
- Melakukan verifikasi atas kewajiban LHKASN yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
GUBERNUR LAMPUNG,
M.RIDHO FICARDO,M.Si
