Seminar Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan Pemprov berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui padat karya, perdagangan dan pengembangan UMKM. Program tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) kegiatan unggulan. Yaitu pengembangan 3 Kawasan Sentra Produksi Kopi (Lampung Barat, Way Kanan, Tanggamus), revitalisasi Kawasan Perkebunan Organik Lada di Lampung Timur, dan pengembangan Terminal Agribisnis Lampung menjadi Pusat Distribusi Regional (bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta).
Selain pengembangan Kawasan Wisata (Pantai, TNBBS, TNWK, Teluk Lampung, Anak Gunung Krakatau dan lainnya), pengembangan Kawasan (cluster) Industri (Mesuji, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat) dan pembangunan Kawasan Tambak 1000 ha (Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan).
Dijelaskan Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah Sekretaris Daerah Prov Lampung mewakili Pemprov Lampung dalam acara Seminar Sehari "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat, hari ini (Senin, 21/9) di GSG Unila. Acara dihadiri Ketua BPK RI Harry Azhar Azis , Rektor Unila Prof.Dr. Sugeng Prayitno. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Marwan Cik Asan, Ketua BPK Perwakilan Lampung Ambar Wahyuni dan ratusan mahasiswa Unila.
Lebih lanjut disampaikan, Pemprov juga berupaya meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur dasar). Kegiatan yang dilakukan berupa Sertifikasi kompetensi (profesi), Revitalisasi BLK (dukungan fasilitas dan infrastruktur) dan Pembangunan ITERA yang terintegrasi dengan Techno Park untuk pengembangan bio fuel. Selain itu Pemprov juga berupa melaksanakan Pembangunan RS Rehabilitasi Narkoba dan RS komunitas (type D Pratama), memperluas pasar naker di luar negeri untuk sektor formal, Pembangunan Tol Trans Sumatera (250 Km2) dan Kerja sama dengan OKI.
Sementara itu Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengungkapkan Lampung termasuk Provinsi yang baik di dalam pengelolaan keuangan daerah karena telah mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Secara Nasional masih 10 persen daerah yang belum WTP. Untuk itu telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi target tahun 2019, seluruh daerah harus 100 persen WTP.
Dijelaskan, BPK menyiapkan kebijakan pemeriksaan yang bisa mengukur pengelolaan dan alokasi belanja negara atau daerah dalam upayanya untuk mencapai indikator-indikator kemakmuran rakyat.
BPK juga membuat kebijakan dengan memproiritaskan pemeriksaannya pada program-program yang langsung berkaitan dan bisa dirasakan oleh masyarakat seperti pemeriksaan pada program yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain.
Dengan adanya kebijakan yang sudah diambil BPK dalam melakukan pemeriksaan atas program-program yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, diharapkan pemeriksaan BPK dapat mempertegas upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu Rektor Unila Prof. Dr. Sugeng Prayitno dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan Seminar Sehari ini. Ia juga berpamitan kepada seluruh mahasiwa karena masa jabatannya akan habis pada Bulan November tahun ini setelah 2 periode menjabat sebagai Rektor Unila.
SS
