Rakor Inflasi 2025 Kemendagri Tekankan Kendali Harga Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapan Daerah
Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Senin (15/12/2025).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam arahannya menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, khususnya dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Rapat koordinasi ini kita laksanakan secara rutin dalam rangka mengendalikan harga-harga agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Pada rapat kali ini, saya berharap pembahasan lebih fokus pada solusi dan langkah nyata, bukan mengulang data yang sudah sama-sama kita ketahui," ujar Tomsi.
Ia juga menekankan perlunya kemampuan pemerintah daerah dalam membaca pola musiman kenaikan harga berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Dengan kemampuan memprediksi tren, daerah diharapkan lebih siap menghadapi potensi lonjakan harga, terutama menjelang awal tahun.
"Kalau kita tidak mampu memprediksi dan hanya pasrah membiarkan harga naik, itu yang tidak kita harapkan. Kita wajib berupaya semaksimal mungkin. Kalau sudah maksimal dan hasilnya belum optimal, itu bagian dari proses. Tapi jangan sampai kita membiarkan harga naik ratusan persen," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini memaparkan perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data BPS, inflasi umum secara bulanan (month to month) pada November 2025 terhadap Oktober 2025 tercatat sebesar 0,17 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender November 2025 terhadap Desember 2024 mencapai 2,27 persen.
Selama periode Januari hingga November 2025, komponen inti menjadi penyumbang inflasi year to date (YTD) terbesar dengan andil 1,40 persen. Selanjutnya disusul komponen bergejolak sebesar 0,56 persen dan komponen harga yang diatur pemerintah sebesar 0,31 persen.
Pudji juga menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu ke-2 Desember 2025 yang dihimpun melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 12 Desember 2025. Hasilnya, sebanyak 37 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara satu provinsi tercatat mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah. Adapun di wilayah Pulau Sumatera, kenaikan IPH tertinggi tercatat dengan Tingkat Perubahan Harga (TPH) sebesar 14,40 persen, yang didominasi oleh kenaikan harga daging ayam ras dan cabai merah.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
