Presiden: Butuh Rp4.600 Triliun untuk Percepatan Ekonomi
Bali -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan, jika pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp4.600 triliun untuk menuntaskan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2025 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Yudhoyono, saat membuka Munas ke-13 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (20-1).
Menurut Yudhoyono, meski fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, namun masih ada kelemahan dalam bidang infrastruktur dan properti. Padahal, kata Presiden, Indonesia telah masuk sebagai 20 negara di dunia dan negera yang sedang bertumbuh dengan income GDP meningkat tajam.
Presiden menuturkan, program MP3EI enam koridor merupakan jawaban dari kekurangan tersebut. MP3EI, kata Yudhoyono, merupakan program yang disusun secara terpadu mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan sektor lainnya.
Sejak program MP3I diluncurkan hingga hari ini, sambung Yudhoyono, program tersebut telah menguras dana sebesar Rp800 triliun. Sasaran utamanya adalah pembangunan infrastruktur dan sektor riil.
"Sasarannya sampai tahun 2025, kita perlukan anggaran sekirar Rp4.600 triliun lagi," kata Yudhoyono.
Dari jumlah total yang dibutuhkan, Yudhoyono mengatakan tak sepenuhnya bisa dikucurkan oleh pemerintah.
Kemampuan pemerintah, katanya, hanya mampu mem-backupsebesar 30 persen dari total kebutuhan. Sisanya, Yudhoyono mengharapkan dapat dipenuhi oleh pihak swasta, termasuk di dalamnya adalah BUMN.
Yudhoyono mengaku akan memprioritaskan pengusaha swasta dalam negeri untuk menambal kekurangan tersebut. Jika dirasa perlu, partisipasi negara sahabat bisa dilakukan dengan konsep bermitra yang adil.
"Saya ingin sampaikan bahwa MP3EI ini akan meningkatkan infrastruktur kita dan memperkuat konektivitas kita di enam koridor. Ini merupakan peluang besar bagi dunia usaha termasuk industri dan jasa konstruksi," kata Yudhoyono. (vvn-PR)
