Pemprov Soroti Kebocoran Pajak Daerah
Minimnya anggaran pembangunan lampung dari APBD membuat Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo harus berfikir keras untuk memaksimalkan segala bentuk potensi sumber dana. Salah satu yang dilakukan kedepan adalah memberikan sanksi tegas oknum pengelola pajak daerah yang mencoba menyelewengkan pajak.
Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengatakan akan merubah pola pengawasan penerimaan pajak antara Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Bank Lampung.
"Kami tidak main-main dengan namanya pengelolaan pendapatan daerah. Kalau benar terbukti ada yang main-main dengan pajak kita dorong supaya ditindak secara hukum. Kita mau sistem pengelolaan pajak ini baik, karena pendapatan inilah yang membiayai pembangunan di Provinsi Lampung,” ujarnya saat pertemuan dengan Persatuan Motor dan Mobil (PAMMOR), di ruang kerja gubernur, Selasa (8/9).
Menurut gubernur, saat ini sistem pengelolaan pendapatan daerah belum terintegrasi satu sama lain.Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung, Sumarju Saeni mengatakan, pada pertemuan itu, gubernur juga menyinggung soal pembangunan infrastruktur.
"Sampai saat ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastrukur yang ada di wilayah Provinsi Lampung," katanya.
"Tahun ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan hampir Rp1 triliun untuk infrastrukur. Untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut Pemerintah Provinsi telah mengusulkan beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Sumarju.
Infrastruktur yang layak dan baik, kata dia, dapat dinikmati masyarakat di Provinsi Lampung.
"Gubernur Lampung juga menjanjikan akan meninjau kembali besaran pajak kendaraan bermotor dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dinilai memberatkan Persatuan Mobil dan Motor Lampung. Besarnya pajak dinilai salah satu faktor penyebab lesunya bisnis mobil dan anjloknya penjualan kendaraan roda empat akhir-akhir ini," katanya.
Hadir pada pertemuan itu, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Adeham, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Syaiful Darmawan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Lampung, Budiharto, Ketua Persatuan Mobil dan Motor Lampung, Untung Suyono dan para pengurus Persatuan Mobil dan Motor Lampung.(TN)
Sumber foto http://kpghost.filetemp.kaltimpost.co.id/webkp/file/berita/2015/07/01/dua-duanya-kejar-target-pemkot-dprd-kebut-apbd.jpg
