Pemprov Lampung Raih Penghargaan Anugrerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama

Provinsi Lampung selama tiga (3) tahun berturut turut me­raih penghargaan Anugerah Pa­rahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama, demikian juga pada tahun 2016. Peng­hargaan bergengsi dari Kementerian Pember­dayaan Perempuan dan Perlin­dungan anak diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, kepada Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dewi Budi Utami di istana Wakil Presiden, Rabu (21/12).

Informasi Dewi yang disampaikan kepada kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung Sumarju Saeni, penilaian APE adalah In­deks Pembangunan Gender (IPG). IPG diukur dari empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama seko­lah, dan pendapatan berdasarkan daya beli masyarakat.

Disamping Provinsi Lampung, penghargaan serupa juga diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten dan Sulawesi Selatan. Juga 12 Kementerian/Lem­baga dan 84 Peme­rintah Kabupaten/Kota. Penghar­gaan APE diselenggarakan pada setiap dua tahun, tuturnya.

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam arahannya mengata­kan, peng­hargaan terhadap perempuan di Indonesia lebih baik jika diban­dingkan di Amerika Serikat. Sebab, hak-hak perempuan di Indonesia dalam berpolitik dija­min secara penuh. Menurut dia, peranan perempuan semakin besar dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.
“Amerika kita tahu semua baru saja ada pemilihan umum dan calon perempuan sekali lagi tidak bisa menjadi Presiden. Di Indo­nesia, kita sudah pernah mempu­nyai Presiden perempuan dan Guber­nur perempuan,” kata Wapres.
Tak hanya menduduki orang nomor satu di tingkat pusat maupun daerah, penghargaan terhadap perempuan juga diim­plementasikan dalam kabinet.
“Setidaknya, ada 24 persen perempuan yang duduk di kursi kabinet saat ini,” kata Wapres.
Wapres mendorong agar pera­nan perempuan dalam pemerin­tahan semakin ditingkatkan, terutama dalam hal menduduki posisi-posisi strategis di daerah.
“Sayang, Gubernur sekarang enggak ada perempuan, wakil gubernur ada perempuan, bupati banyak juga walikota. Tentu dibu­tuhkan lebih banyak lagi upaya untuk mendorongnya,” ujarnya.

Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan bahwa APE diberikan dalam rangka pengakuan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang telah melaksanakan pemba­ngu­nan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“APE yang telah diberikan menjadi wahana untuk meng­evaluasi dan mengukur kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. APE mem­berikan gambaran nyata apa yang telah dilakukan di tingkat nasio­nal dan daerah,” kata Menteri PPPA, Yohana Yembise. (IP)