Lampung dan BPKP Sinergikan Program Nasional dan Daerah
.jpg)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan berkoordinasi terkait pelaksanaan program nasional dan daerah.Hal itu terungkap dalam audiensi Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah di ruang kerja wakil gubernur, Selasa (26/4).Wakil gubernur menjelaskan Lampung memiliki program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah ini.
Pada 2015 program Gerbang Desa dilaksanakan di 30 desa tertinggal. Pada 2016 program tersebut ditingkatkan menjadi 70 desa, dan pada 2019 diharapkan Lampung berhasil mengentaskan kemiskinan di 390 desa tertinggal."Dalam mewujudkan upaya tersebut tentu diperlukan berbagai sinergitas, koordinasi dan dukungan stakeholder terkait termasuk instansi vertikal sehingga program Gerbang Desa berjalan sukses," ujarnya.
Selain itu, Bachtiar Basri menegaskan pengawalan dan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap program Gerbang Desa, tetapi program lain terkait pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya."Untuk itu kami berharap, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dapat bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah daerah mengawal berbagai program pembangunan di Provinsi Lampung", ujarnya.
Sementara Sally Salamah menjelaskan jajaran BPKP telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal pelaksanaan dana desa, sehingga hal ini sesuai dengan program yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.Terkait laporan keuangan, BPKP telah melakukan kerja sama dengan beberapa kabupaten/kota se-Provinsi Lampung melalui aplikasi SIMDA."Sehingga setiap pelaksanaan keuangan telah terkoneksi melalui sistem dan terhubung langsung dengan bank pemerintah guna meminimalkan terjadinya kesalahan data. Diharapkan kerja sama ini terus dilaksanakan di daerah ini," terangnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga giat melakukan training terkait peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintahan.Turut hadir dalam pertemuan itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Hamatoni Ahadis, Inspektur Provinsi Lampung Sudarno Eddi serta perwakilan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(rls/mfn)
