Inflasi Cenderung Meningkat, Pemprov Lampung Perkuat Langkah Pengendalian Harga dan Pasokan Bahan Pangan
Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan laju inflasi di daerah masih berada pada level yang terkendali. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,45.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan data tersebut menunjukkan harga barang dan jasa di Lampung secara umum masih bergerak dalam kondisi yang relatif stabil meskipun terdapat kenaikan pada sejumlah kelompok kebutuhan masyarakat.
"Data yang dirilis BPS Provinsi Lampung menunjukkan inflasi year on year pada Juni 2026 sebesar 2,46 persen. Angka ini menggambarkan bahwa secara umum harga barang dan jasa di Lampung masih berada pada kondisi yang terkendali, meskipun beberapa komoditas kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan harga dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Ganjar, Kamis (2/7/2026).
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,55 persen, sedangkan inflasi sejak awal tahun (year to date/y-to-d) mencapai 2,42 persen. Menurut Ganjar, ketiga indikator tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam memantau perkembangan harga sekaligus menyusun langkah pengendalian inflasi.
Ia menjelaskan, kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 5,19 persen, disusul transportasi sebesar 4,88 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,91 persen, kesehatan sebesar 2,80 persen, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,07 persen.
"Kelompok makanan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan harga pangan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan inflasi di Lampung. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok," ujarnya.
Ganjar menambahkan, beberapa komoditas yang paling besar mendorong inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, bensin, minyak goreng, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, beras, sigaret kretek mesin, cabai rawit, mobil, bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, ikan layang, parfum, hingga bimbingan belajar.
Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang justru membantu menahan laju inflasi, seperti telur ayam ras, santan jadi, susu bubuk balita, makanan ringan, kacang panjang, kangkung, buah naga, dan ketimun. Selain itu, kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 17,93 persen, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi 1,21 persen.
Menurut Ganjar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua harga barang mengalami kenaikan secara bersamaan. Sebagian komoditas masih mengalami penurunan harga sehingga ikut menjaga keseimbangan laju inflasi secara keseluruhan.
BPS juga mencatat adanya perbedaan tingkat inflasi di empat daerah cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Lampung. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen, disusul Kota Metro sebesar 3,07 persen, Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,93 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.
"Perbedaan tingkat inflasi antarwilayah merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh kondisi pasokan, distribusi, dan pola konsumsi masyarakat di masing-masing daerah. Data ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran," jelas Ganjar.
Ganjar mengatakan, meskipun inflasi Lampung masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional, perkembangan selama tiga bulan terakhir menunjukkan adanya tren kenaikan yang perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa tekanan harga mulai menguat, terutama pada kelompok pangan dan sejumlah komoditas yang dipengaruhi faktor distribusi serta biaya transportasi.
"Karena itu, pada semester kedua tahun ini pengendalian inflasi perlu semakin difokuskan pada upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, memperlancar distribusi antardaerah, serta mengantisipasi potensi kenaikan biaya logistik. Langkah-langkah tersebut penting agar tekanan harga tidak semakin meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga," kata Ganjar.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memanfaatkan data statistik resmi BPS sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan perlindungan daya beli masyarakat.
"Data statistik memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi ekonomi daerah. Dengan memahami komoditas apa saja yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga, pemerintah dapat menentukan langkah yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia," katanya.
Secara keseluruhan, inflasi sebesar 2,46 persen menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih berada dalam kondisi yang relatif stabil dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Meski demikian, tren kenaikan inflasi dalam beberapa bulan terakhir menjadi pengingat bahwa pengendalian harga harus terus diperkuat. Melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan mengendalikan biaya logistik, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, aktivitas ekonomi berjalan sehat, serta pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
