Gubernur Kukuhkan Pengurus DPP MIPI Periode 2016-2021
Usai dimandatkan sebagai Ketua Umum DPP MIPI, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (DPP MIPI) Periode 2016-2021, pada Munas VI MIPI, Sabtu ( 03/9/2016) di Jakarta.
Dalam kepengurusan yang terdiri dari Akademisi, Pengamat, Praktisi tersebut sebagai Ketua Dewan Penasehat yaitu Prof. M. Ryaas Rasyid, MA, Ph.D, Wakil Ketua Dr. Fauzi Bowo, Sekretaris Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D dan anggota lainnya. Untuk Ketua Dewan Pakar yaitu Prof. Eko Prasojo, MA, Ph.D, Wakil Ketua Prof. Purwo Santoso, MA, Ph.D dan Sekretaris Dr. I Made Suwandi, M.Soc.
Dalam kepengurusan tersebut Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Dr. Suhajar Diantoro, M.Si, Ketua I Drs. Andy Ramses M, Ketua II Prof. Dr. R Siti Zuhro, MA, Ketua III Airin Rachmi Diani, SH, MH dan Ketua IV Drs. Nasruddin, M.Si. Sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Dr. Hyronimus Rowa,M.Si dan Bendahara Dr. Edarwan, SE, M.Si.
Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, MIPI akan selalu dihadapkan dengan beraneka ragam masalah dan tantangan baru yang memerlukan aktivitas dan kreativitas para anggota untuk berupaya mengatasi dan memecahkan dengan setepat-tepatnya berdasarkan pedoman dan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
"Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia diharapkan dapat berperan maksimal dan menjadi lini terdepan dalam memberikan sumbangsih nyata untuk terus kreatif dalam beraktivitas. Yakni sebagai perwujudan cita-cita luhur untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. MIPI harus menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah. MIPI ingin mengaplikasikan kajian ilmu pemerintahan dalam setiap praktek pemerintahan pusat dan daerah," kata M. Ridho Ficardo.
"Program Kegiatan yang baik dari pengurus sebelumnya harus kita lanjutkan, dan akan kita tambahkan program untuk penguatan kelembagaan. Tidak hanya seminar, namun kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat luas," tambah Ridho.
Ditambahkan Kabag Humas Heriyansyah, Munas dihadiri Dewan Penasehat Prof. Dr. Miftah Thoha.MPA, DR. Bima Arya (Wali Kota Bogor), seluruh pengurus lainnya. Selain itu Bupati, Wakil Bupati dari Provinsi Lampung yang menjadi pengurus pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
Diterangkan Heri, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dibentuk di Jakarta pada Tanggal 22 Oktober 1991 yang merupakan Organisasi Profesi untuk menghimpun para Sarjana, Pakar, Praktisi, Pemerhati dan pengabdi ilmu pemerintahan. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta meningkatkan penguasaan ilmu pemerintahan baik secara konseptual maupun praktiknya. Untuk pertama kali pengurus pusat dipilih oleh tim formatur yang beranggotakan tujuh orang sebagaimana diputuskan dalam pertemuan para pendiri yang berjumlah 146 orang di Jakarta, tanggal 22 Oktober 1991 dan dikukuhkan dalam Munas I MIPI di batumalang tanggal 13 Oktober 1993.
Usai Pelantikan Pengurus, dilanjutkan Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Umum dan dimoderatori oleh Sekjend. DPP MIPI Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. (Rls/SS)
