Gubernur Bangun Pariwisata Yang Terarah
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menghimbau agar lebih mempererat sinergitas antar pemerintah bersama para pelaku pariwisata Lampung agar terciptanya kebijakan dan pembangunan pariwisata yang terarah.
"Sinergi antara pemerintah dengan pelaku sektor jasa pariwisata harus dieratkan. Pelaku pariwisata lebih tau baik saran masukan sehingga adanya sinkronisiasi kebijakan memajukan pariwisata di Lampung," kata Ridho dalam diskusi pengembangan pariwisata, di hotel Novotel,Selasa (31/5).
Menurutnya, yang dikerjakan pemerintah walau dalam 'kacamata' pemerintah baik namun belum tentu sesuai dengan pandangan para pelaku wisata, karna para pelakulah yang lebih tahu mana yang terbaik. Untuk itu sangat dibutuhkan sinergi, saran, masukan dari para pelaku pariwisata,katanya.
Dalam diskusi, Ridho langsung menginstruksikan dalam waktu dekat kepala dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat dengan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pariwisata, guna membahas detail rancangan dan kebijakan pariwisata Lampung.
Ridho berharap ada semacam pengkajian mengenai wisata alam di Lampung. Ia contohkan salah satunya mengenai Wisata Teluk Kiluan, berapa banyak wisatawan boleh berkeliling melihat lumba-lumba, berapa maksimum yang boleh melakukan diving ataupun snorkeling.
"Parameter-parameter penjagaan lingkungannya harus dilakukan semacam audit. Wisata alam harus berkesinambungan, jangan sampai over promote. Pariwisata harus berbasis lingkungan jika ingin suistan. Jangan sampai promo habis-habisan namun 5 tahun kemudian hancur." tegasnya.
Dia menuturkan, salah satu yang masih menjadi masalah baik dunia usaha dan industri, termasuk pariwisata dan perhotelan adalah masalah listrik. Ridho mengaku, pemprov sudah semaksimal mungkin mencarikan investor dan alternatif pembangkit, guna mendukung Pembangkit listrik yang sudah ada. Namun, Kapasitas Pemprov hanyalah membantu dan memberi saran, keputusan dan wewenang mutlak ada pada PLN, katanya.
"Handicap atau rintangannya adalah masalah energi listrik. Karna tidak ada sekecilpun kewenangan Gubernur pada kebijakan listrik. Namun Pemerintah Lampung menginginkan Lampung mandiri energi, kita mencari investor dan peluang-peluang pembangkit alternatif untuk dikembangkan guna menunjang kemampuan listrik Lampung, tapi keputusan terakhir ada di PLN.
Ditegaskannya, RUPTL adalah keputusan PLN, Pemprov hanya bisa mengusulkan dan membantu. Kita tunggu hasil dan kebijakan PLN selanjutnya, kata dia.
Saat ini, pembangunan yang terus dikejar adalah pembangunan infrastruktur. Menurut Ridho, Infrastruktur masih menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran. "Besar keinginan kita, ketimbang keadaan fiskal kita." Kata Ridho yang menggambarkan minimnya kemampuan anggaran pemprov. Namun, Pemprov terus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di poros-poros jalur wisata dan jalur strategis, sekaligus mencari investor-investor untuk mendukung kebijakan, tuturnya.
Mulai dari Sail Krakatau, pembangunan Yacth Marina, Pengembangan Teluk Nipah dengan contoh Nusa Dua bekerjasama dengan ITDC, dan beberapa pembangunan lainnya, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, dan pengembangan Bandara-Bandara di Lampung dalam mendukung geliat pariwisata Lampung treus digulirkan, kata Ridho.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Lampung, kata Ridho, sudah disetujui Kementrian Pariwisata, asalkan kawasan tersebut mencakup seluas 500 hektar. Namun Lampung hanya mampu secara anggaran 200 hektar. Maka Pemprov terus berkordinasi dengan kementrian pariwisata, hingga Kementrian menjanjikan siap mencarikan investor untuk Lampung dalam pengembangan KEK, katanya.
Terkait event tahunan, seperti Festival Krakatau Ridho mengaku telah bertemu salah satu EO besar "Diandra" milik Kompas Gramedia Grup. Dan akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki pengalaman mumpuni dalam menggelar event-event besar. "Saya bertemu dengan anak Jacob Utama, agar dia bisa menangani event Festival Krakatau, jadi bukan hanya menjadi event tahunan namun menjadi event yang bisa membuat Lampung semakin dikenal, harapnya.
Selain itu, Pemprov juga menjalin komunikasi dengan produser dan sutradara-sutradara perfilman tanah air, salah satunya Rizal Mantovani. Direncanakan akan memasukan Lampung ke dalam filmnya yang bercerita tentang travelling, pungkasnya.(HD)
