Perjanjian Kinerja 2016

03 Agustus 2016

Proses perencanaan pembangunan dengan tata kelola yang baik merupakan prasyarat dan upaya dalam rangka mewujudkan “Good Governance” dengan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.  Penerapan sistem pertanggungjawaban yang fokus pada (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

SAKIP sebagai instrument utama dalam melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan mengimplementasikan SAKIP tersebut dapat diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah  unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi menyusun RPJMD, Renstra SKPD, RKA/DPA dan Perjanjian Kinerja.   

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi lampung pada Tahun 2016 meliputi :

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
  2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung 2016   

  1. Rencana Kerja Tahunan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.

 

Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2016 dapat di download di link berikut ini:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung 2016