Rakor Program Indonesia Bebas ABH dari Lapas Dewasa 2018

Image
06 Oktober 2017

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum semakin kompleks dan terus meningkat baik dari segi jumlah anak sebagai pelaju maupun korban maupun dari segi beragam permasalahan serta faktor yang mempengaruhinya, Kemensos RI berupaya mempererat jaringan dengan Kopolisian, Pengadilan Negeri dan Kementerian/Lembaga yang konsern dibidang anak untuk menyatukan visi dan misi demi terpenuhinya kebutuhan hak dasar anak yang berasaskan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian disampaikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI, Nahar SH, M.Si hari Rabu 4/10/2017 saat memberikan arahan pada Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Program Indonesia Bebas Anak Bermasalah Hukum dari Lapas Dewasa 2018 di Emersia Hotel, Bandar Lampung.

Selanjutnya Nahar mengatakan; sebagai upaya perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana anak, dilakukan dengan penerapan mekanisme yang berorientasi pada penyelesaian melalui pendekatan keadilan restorative/pemilihan dan wajib mengupayakan diversi dalam setiap tahap peradilan anak.

Penerapan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sampai saat ini masih mengalami kendala antara lain penyebaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) masih terbatas. Disamping itu masih adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum dan terbatasnya kualitas maupun kuantitas pengelola LPKS.

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak pada kesempatan ini juga mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Lampung khususnya Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang telah mendukung LPKS "Insan Berguna" sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial dan ini merupakan satu-satunya di Indonesia.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Lampung khususnya Bapak Gubernur yang menempatkan LPKS sebagai UPTD yang pimpinannya setaraf dengan eselon III dan dengan dukungan APBD sehingga dapat berjalan lancar. UPTD LPKS Lampung merupakan satu-satunya di Indonesia" ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengapresiasi kegiatan yang berlangsung dari tanggal 4-5 Oktober ini mengingat dengan pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi serta sinergi program sehingga harapan Indonesia Bebas ABH dari lapas dewasa pada tahun 2018 dapat terwujud. (Ppid-Dinsos)

Berita Terbaru

Post

Museum Lampung Meraih…

16 Oktober 2017
Post

Ny. Yustin Ficardo…

13 Oktober 2017
Post

Ketua TP PKK…

12 Oktober 2017
Post

Pemprov Lampung Dorong…

12 Oktober 2017

Kurs Dolar