Pemprov Segera Bentuk Tim Evaluasi KUR

Image
16 Maret 2017

Pemerintah daerah diminta segera membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tim ini beranggotakan instansi dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, termasuk bank dan perusahaan penjamin.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, permintaan itu berasal dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dan KUR di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/3) belum lama ini.

"Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, juga diminta menetapkan sekretariat bersama untuk tim tersebut," ujar Agus Nompitu yang menyebutkan, TIm Monev KUR dapat berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di daerah masing-masing.

Selain itu, pemda harus mengagendakan program dan kegiatan terkait pelaksanaan KUR sekaligus mengalokasikan anggaran dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota. "Selanjutnya, berkerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholders yang berada di provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Data terkait calon debitur potensial yang iprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR, kata Agus, diminta diunggah ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Regulasi yang dijadikan pedoman adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

Pada bagian lain, Agus Nampitu menyebutkan, iIndikatif jumlah calon debitur KUR di Lampung berjumlah 142, 623. Rinciannya, KUR Mikro 119,985, KUR Ritel 19,391 dan KUR penempatan TKI 3,247.

Sedangkan akad kredit sampai saat ini sekitar Rp121,860 miliar di 15 kabupaten/kota. Realisasinya sebesar Rp121,617 miliar dengan 4.132 debitur.

"Ke depan Pemprov Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM akan menindaklanjuti hasil rakor ini untuk berkoordinasi dengan bank pelaksana terkait data penyaluran KUR," katanya.

Untuk itu, pemprov juga akan menyinergikan dengan Bank Indonesia dan OJK, mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR, dan mendorong percepatan terwujudnya perusahaan penjamin kredit daerah sehingga dapat mendukung fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, ujarnya.

Menurut Agus, pemda perlu melakukan rapat koordinasi secara periodik untuk mengevaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di daerah. Kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan KUR setiap enam bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Rapat koordiansi ini juga menekankan bahwa dengan SIKP dapat mendukung pemberian fasilitas untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola data strategis terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan oleh para pemangku kepentingan", demikian Agus Nompitu.(HD)