Kemenhan Lampung dan Kesbangpol Bahas Stabilitas Keamanan Lampung

Image
21 Februari 2019

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung secara terus-menerus bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Kanwil Kemhan) Provinsi Lampung dalam hal pembahasan serta pemantauan segala bentuk perkembangan stabilitas keamanan daerah Provinsi Lampung. 

Hal tersebut dilakukan Pemerintah Daerah karena mengingat akan pentingnya sebuah keamanan dan kestabilan yang terjadi di suatu daerah akan berdampak pada kondisi negara secara nasional. Pembahasan tersebut diselenggarakan melalui Rapat Kerja (Raker) Perkembangan Situasi Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung, Kamis (21/2).

Melalui kesempatan tersebut, Kolonel Kav Robert Owen Tambunan selaku Plt. Kanwil Kemhan Provinsi Lampung menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Raker tersebut untuk menyamakan visi dan persepsi terkait kondisi stabilitas keamanan di daerah yang sangat berpengaruh terhadap kondisi negara secara nasional. 



"HaI ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/ 471 / M / IV / 2018 tentang Kebijakan Penahanan Negara Tahun 2019, antara lain untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia yang terdiri dari Pembangunan Sistem Pertahanan Negara, melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer dan pertahanan nomiliter dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter," kata Kolonel Kav Robert Owen Tambunan.

Lebih lanjut, Robert juga menyebutkan bahwa stabilitas keamanan di Provinsi Lampung harus benar-benar dijaga dan dipelihara dikarenakan sangat berpengaruh terhadap kondisi negara secara nasional, dan dengan menjaga kestabilannya situasi di Provinsi Lampung perlu dilaksanakan kegiatan antisipasi dengan didahului dengan upaya pengumpulan dan mengiventarisir serta update informasi/data tentang perkembangan situasi wilayah Lampung melalui kegiatan Rapat Kerja bersama instansi terkait di Provinsi Lampung. 

"Hal ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi timbulnya ancaman nonmiliter menjelang Pemilu 2019. Disamping itu, dampak lingkungan strategis yang bersifat lokal/daerah ini dapat menjadi input guna mendukung penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024," pungkas Robert.

Raker tersebut diikuti oleh 45 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Intel TNl/Polri, Kaban Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pejabat K/L terkait.

Bagikan