Kegiatan Sosial Untuk Disabilita Rungu-Wicara

Image
12 April 2017

Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesemptan untuk mewujudkan kehidupannya yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak kesejahteraan sosiak yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Demikian disampaikan oleh Kepala Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) Melati, Jakarta; Pujianto pada acara Pembukaan Kegiatan Penjangkauan/Outreach PSBRW Melati bagi penyandang disabilitas Rungu Wicara di Provinsi Lampung (11/04/2017) di SLB-PKK Bandar Lampung.

Menurut Pujianto kegiatan penjangkauan/outreach dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas rungu wicara dalam upaya pemenuhan hak-haknya dengan cara pro-aktif mendatangi sasaran, sumber masalah dan sumber pelayanan sosial. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat hari) dari tanggal 11-14 April 2017 dengan peserta sebanyak 30 orang (laki-laki: 18 orang dan perempuan: 12 orang).
Diakhir pelatihan para peserta diberikan bantuan non tunai sebesar Rp.2.800.000 sebagai modal usaha; katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung; Sumarju Saeni dalam sambutannya mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi PSBRW Melati dan Kementerian Sosial RI yang telah mengalokasikan kegiatan penjangkauan dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung; dengan harapan pada tahun mendatang juga dialokasikan program serupa di Provinsi Lampung.

Diinformasikan bahwa Gubernur Lampung; M.Ridho Ficardo telah menentukan arah dan kebijakan dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu Gubernur dalam setiap kesempatan menegaskan kepada pengusaha di Provinsi Lampung agar dalam rekruitmen tenaga kerja memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sedikit-dikitnya 1% dari jumlah tenaga kerja bagi perusahaan swasta dan 2% BUMN/BUMD sebagaimana UU No. 8 Th 2016 tentang Disabilitas. Disamping itu juga didalam pendidikan formal Gubernur memberikan arahan agar Sekolah maupun Perguruan Tinggi agar dapat menerima pelajar dan mahasiswa penyandang disabilitas, demikian juga fasilitas umum agar menyediakan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas.

"Saya berharap kepada peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga ilmu pengetahuan yang diterima segera dapat dimanfaatkan dalam berwirausaha sehingga usahanya berjalan lancar" katanya

Nampak hadir dalam acara pembukaan kegiatan ini yakni Kepala Bidang Rehabsos Dinsos Lampung, Ketua Pengelola SLB PKK, Kepala SLB PKK, Ketua IPSM Provinsi Lampung dan Koordinator TKSK Bandar Lampung dan peserta penjangkauan/outreach. (Ppid-Dinsos).

 

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Post

Gubernur Berikan Tali…

13 Desember 2017
Post

Pemprov Targetkan 1…

13 Desember 2017
Post

Gubernur Ridho Jenguk…

13 Desember 2017
Post

Persiapan Lampung Fair…

12 Desember 2017
Post

Bappeda Provinsi Lampung…

12 Desember 2017

Kurs Dolar