Gubernur Ridho Ingatkan Pengabaian Kode Etik Pelaku Jasa Konstruksi Mengakibatkan Kegagalan Pekerjaa

Image
09 April 2019

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengingatkan para pelaku jasa konstruksi memperhatikan kode etik karena dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya pekerjaan konstruksi.

Pesan Gubernur itu disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat saat acara Pelatihan Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan Tahun 2019, di Hotel Marcopolo, Senin (8/4/2019).

"Kegagalan konstruksi bisa jadi karena kurangnya pemahaman terhadap kode etik. Kesalahan-kesalahan perencanaan juga bisa jadi karena kode etik, semua itu harus diingatkan kembali bahwa kita itu punya tuntunan moral dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Contohnya konstruksi harus memperhatikan keselamatan orang banyak dan menghargai profesionalitas orang lain, serta bekerja sesuai dengan kompetensinya," kata Taufik.

Itulah sebabnya, lanjut Taufik, selain memiliki pengetahuan dan keterampilan, pelaku jasa konstruksi harus paham dan mampu menerapkan kode etik.

"Seorang engineer itu disamping harus terampil dan punya pengetahuan yang cukup, harus pula mempunyai attitude/sikap yang baik. Kita sebagai engineer sebagai orang teknis harus mengetahuinya, ini disebutkan dalam kode etik," ujar Taufik.

Acara Pelatihan ini dilaksanakan 8 - 12 April 2019, kerjasama Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Lampung dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Lampung. Acara diikuti 60 peserta yang terdiri dari ASN Dinas PUPR Provinsi Lampung dan swasta/umum.

Sejauh ini, pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi secara berkesinambungan adalah jawaban untuk tantangan dan kebutuhan SDM konstruksi nasional.

"Bidang Bina Jasa Konstruksi merupakan ujung tombak pembinaan kompetensi di wilayah Provinsi Lampung, dituntut agar menjadi salah satu unit pelatihan yang berbasis kompetensi dan menjadi center of excelent (contoh) bagi instansi pelatihan Kabupaten/Kota," ujar mantan Kepala Bappeda ini.

Kesiapan infrastruktur, menurut Taufik, merupakan komponen penting tolok ukur daya saing sebuah negara. "Infrastruktur yang mapan, seperti dengan adanya jalan tol, jalan layang, jembatan, dan lainnya hal ini pada gilirannya akan membuka dan menggerakkan simpul-simpul perekonomian baru. Upaya membangun infrastruktur yang maju tidak mungkin berjalan mulus tanpa adanya peningkatan kapabilitas SDM di bidang konstruksi," katanya.

Oleh karena itu, sambung Taufik, kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Asosiasi Profesi, sangat vital untuk menyediakan SDM konstruksi yang handal.

Terlebih dalam menghadapi revolusi industri 4.0. yang memerlukan SDM yang terampil dan memiliki kompetensi yang baik."Tantangan utama pembangunan lnfrastruktur saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif pada sektor konstruksi. Setiap tahunnya saja di Provinsi Lampung dilaksanakan ratusan pembangunan infrastruktur diberbagai bidang yang dibiayai oleh berbagai sumber dana pembiayaan APBD maupun APBN dan lainnya," ujarnya.

Seperti, pembangunan dan perbaikan jalan raya, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan berbagai sarana kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Ini merupakan sedikit contoh dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan pembangunan itu semua dlperlukan tenaga-tenaga terampil yang kompeten dibidangnya," katanya.

Selain terampil, Taufik menyebutkan Tenaga Ahli Kontruksi juga harus tersertifikasi, berkualitas dan produktivitasnya dapat bersaing dalam industri konstruksi nasional maupun global, di Provinsi Lampung.

"Diharapkan nantinya tenaga kerja konstruksi tersebut dapat berkonstribusi dalam menciptakan infrastruktur Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya. Taufik meminta kepada Kabupaten/Kota untuk membentuk kelembagaan yang menangani jasa konstruksi pada Dinas PUPR di wilayahnya masing-masing.

"Baru ada empat Kabupaten yang punya kelembagaan jasa konstruksi di Dinas PUPR nya. Dengan adanya kelembagaan, kita harapkan juga adanya dukungan pembiayaan untuk melakukan pelatihan," katanya.

Bagikan