Gubernur Ridho Ficardo Serahkan DIPA Tahun 2018

Image
18 Desember 2017

Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tahun Anggaran 2018.

Dokumen itu diserahkan kepada instansi vertikal dan pimpinan daerah di seluruh Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung Senin (18/12/ 2017).

Gubernur Ridho meminta agar seluruh kepala daerah bisa menyerahkan segera DIPA tersebut kepada SKPD di masing-masing daerah.

“Secepatnya pada Desember ini juga harus diserahkan agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan di awal tahun depan,” kata Ridho.

Selain itu, gubernur meminta agar pengesahan APBN/APBD di semua daerah bisa dilakukan tepat waktu sehingga pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 tidak ada kendala. “Seluruh kegiatan tahun 2018 harus lebih baik dan cepat,” ujarnya.

Esensi penyerahan ini adalah bentuk pelaksanaan dari sinkronisasi pemerintahan. Hal ini adalah contoh komplit dari bentuk kesatuan suatu negara. Bentuk solidaritas dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dan instansi vertikal.

Maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka menjaga soliditasi dan koordinasi unsur pemerintah aparatur negara RI, baik sipil maupun stakeholder, tidak ada bedanya. Semuanya pelaksanaan tugas negara terhadap RI maka dilaksanakan DIPA ini.

“Pengelolaan fiskal tahun 2018 yang saya serahkan ini sebagai simbol pengelolaan keuangan di tahun 2018. Saya berharap kepada penyelenggara anggaran agar APBN dilaksanakan secara sinergis dan terus dipantau dan dievaluasi pelaksanaan dan pengunaannya,” ungkap Ridho.

Sementara itu, dalam laporan Kepala Kanwil Dirjen Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo, menyampaikan anggaran kementerian, lembaga diproritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan.

“Yang utamanya mengatasi kesenjangan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta meningkatkan pertahanan, keamanan dan penyelenggaran demokrasi,” ujar Siringoringo.

Belanja pemerintah merupakan pembentuk produk domestik bruto melalui kebijakan fiskal dalam wujud intervensi pemerintah. Oleh karena itu, anggaran tersebut harus direalisasikan tepat waktu, untuk mencapai hasil yang dirasakan masyarakat secara berkesinambungan.

Kanwil Dirjen Provinsi Lampung berharap, dengan diserahkannya DIPA tahun anggaran 2018 ini, segera menyelesaikan pembahasan RAPBD kabupaten dan kota, agar bisa secepatnya disahkan. Sehingga tidak sampai melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Kemudian setelah disahkan, agar segera dipantau tahapan evaluasinya secara pro aktif melalui Bappeda-nya, seperti untuk provinsi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung .

Bahkan jika perlu membentuk tim khusus dengan sistem kerja cepat, agar hitungan hasil evaluasinya bisa secepatnya diserahkan kembali.

Bagikan