DPRD Lampung Menerima Perwakilan Aksi Demo Karyawan PT Hanjung

Image
12 Oktober 2017

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Lampung menerima perwakilan dari puluhan Karyawan PT.Hanjung Panjang Bandarlampung yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD setempat, perwakilan diterima diruang Komisi V pada, Rabu (11/10).

Perwakilan aksi karyawan PT Hanjung diterima Elly Wahyuni selaku pimpinan rapat,Mirzalie dan Yandri Nazir (Demokrat) di ruang Komisi V DPRD setempat.

Elly Wahyuni mengatakan, tugas kami(DPRD) tentu akan membantu berbagai aspirasi,mensupport dan mencari jalan terbaik,sehingga rekan rekan karyawan PT. Hanjung akan ada solusi dan pemecahan permasalahan ini, kata Elly Wahyuni.

“Setelah kami mendengarkan berbagai kronologisnya, kami(Komisi V) akan segera siapkan agenda dan melaporkan ke pimpinan,kami pastikan memanggil Disnakertrans selaku instansi terkait yang telah menerima surat laporan dari rekan rekan,” tegasnya.

Menurutnya, langkah selanjutnya kita akan agendakan Disnakertrans,kemudian melayangkan surat untuk Presiden Direktur PT Hanjung di Jakarta,sehingga ada titik temu dalam pemecahan persoalan yang merugikan rekan rekan karyawan PT. Hanjung di Lampung, tandasnya.

Senada,Mirzalie menambahkan, selain itu tentu kita akan mencari tau berbagai aset aset yang seharusnya tidak bisa keluar,jika masih dalam proses pengadilan niaga,tentu aset aset tidak bisa keluar dari perusahaan, kata Mirzalie.

“Kita (DPRD) akan mencari solusi dangan melibatkan komunikasi terhadap Presiden Direktur PT Hanjung setelah kami melayangkan surat ke jakarta,” singkatnya.

Diketahui, dalam orasinya Ketua Tim PT.Hanjung Bandar Lampung Jhoni AS meminta kepada Gubernur Lampung, DPRD provinsi Lampung, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung selaku instansi terkait untuk membantu dan mencarikan solusi atas nasib pekerja PT.Hanjung yang saat ini belum menerima gaji dari pihak perusahaan.

“ Sejak tanggal 2 Januari 2016 oleh PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung telah dirumahkan atau diliburkan dengan alasan bahwa perusahaan tidak berproduksi dan pailit oleh salah satu krediturnya,”jelasnya.

PT Hanjung Indonesia Lampung, salah satu perusahaan industri alat berat dan konstruksi Korea Selatan (Korsel) yang berinvestasi di tanah air, berencana melepas pabrik manufakturnya di pantai selatan Sumatera, tepatnya di kawasan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung. Hampir selama satu tahun lebih perusahaan ini mengalami persoalan yakni terancam pailit. Hingga saat ini proses pemailitan PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung sedang bergulir di Pengadilan Niaga di Jakarta.

Sementara, Tim Advokasi Cika (LBH Cinta Kasih) Gindha Anshori Wayka menyampaikan, terlepas dari proses pailit PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung, sejak satu tahun terakhir nasib karyawan sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) orang keadaan atau nasibnya sangat memperihatinkan. Upah atau gaji dibayar setengah dan diduga ada yang tidak dibayar hingga hari ini, selain hal ini masih banyak lagi yang harus diselesaikan oleh PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung terkait hak-hak pekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia berikut turunan-turunan peraturannya.

“Kami tentu sangat prihatin atas kondisi terancam Pailitnya PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung karena seharusnya dengan kondisi pemerintahan yang bermotto bekerja, bekerja dan bekerja di bawah Kepemimpinan Bapak Jokowi selaku Presiden idealnya lapangan pekerjaan bertambah, bukan kemudian banyak perusahaan yang harus gulung tikar karena berbagai alasan,” kata Ansori diruang Komisi.

Lanjutnya, atas kejadian tersebut, PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung juga telah melakukan pemotongan upah, gaji Karyawan, Pekerja sebesar 50% setiap bulannya sejak bulan April 2017 dan hingga saat ini.Selama proses pemailitan ini juga, diduga telah terjadi pemindahan aset-aset perusahaan berupa alat-alat berat atau mesin dikeluarkan atas perintah Pihak yang tidak diketahui sedangkan permasalahan PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung belum memperoleh putusan resmi dari Pengadilan Niaga Jakarta.

“Kami berharap agar Kapolda Lampung dan Bea Cukai Bandar Lampung untuk mengusut tuntas dugaan pemindahan aset-aset perusahaan berupa alat-alat berat/mesin dikeluarkan atas perintah Pihak yang tidak diketahui sedangkan permasalahan PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung belum selesai hingga saat ini dan kami hak pekerja belum diselesaikan oleh pihak PT. Hanjung,” tegasnya.

Kemudian, kami selaku kuasa hukum meminta agar segera di PHK oleh PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung karena hingga saat ini hak-hak mereka sebagai perkerja tidak dipenuhi karena hal ini bertentangan dengan UU ketenagakerjaan beserta turunannya.

“Kami mendesak agar PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung segera memenuhi hak pekerja, baik upah atau gaji maupun pesangon dan uang ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk segera membayarkan sisa jaminan hari tua,  BPJSTK dan BPJS Kesehatan selama pekerja mengabdi,” tandasnya.

Intinya, pihaknya berharap kepada bapak gubernur, DPRD Provinsi Lampung dan kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung agar dapat membantu nasib para pekerja dalam mendapatkan hak-haknya berdasarkan ketentuan, tutupnya.(HD)

 

Berita Terbaru

Post

Museum Lampung Meraih…

16 Oktober 2017
Post

Ny. Yustin Ficardo…

13 Oktober 2017
Post

Ketua TP PKK…

12 Oktober 2017
Post

Pemprov Lampung Dorong…

12 Oktober 2017

Kurs Dolar