Bimtek Sertifikasi Pekerja Sosial

Image
19 Juni 2017

Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni Bimtek Pekerja Sosial Profesional diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo pada acara pencanangan "Lampung Kompeten" pada bulan Desember 2016 yang lalu. Hal tersebut sebagai salah satu upaya menambah nilai tawar pencari kerja diberbagai profesi, termasuk Pekerja Sosial di dunia pasaran kerja internasional.

Sumarju Saeni selanjutnya mengatakan bahwa Provinsi Lampung yang memiliki heterogenitas penduduk baik segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik seringkali memunculkan beragam masalah kesejahteraan sosial. Secara garis besar dapat dikategori menjadi 6 yaitu kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial dan perilaku menyimpang, keterlantaran, korban kekerasan eksploitasi dan diskriminasi serta korban bencana.

Permasalahan tersebut hendaknya segera diselesaikan dengan pendekatan multidisipliner termasuk ilmu pekerjaan sosial.Dengan demikian peningkatan kemampuan SDM Pekerja Sosial tidak dapat dihindari dan harus terus menerus dilakukan.

Tantangan di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut daya tahan dan daya saing sebuah kelompok, komunitas, organisasi dan negara dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia menjadi intellectual asset adalah salah satu factor yang penting dalam mendukung produktifitas dan keunggulan kompetitif profesi pekerja sosial. Isu sertifkasi menjadi salah satu cara yang digunakan dalam membangun struktur karier professional dan pengembangan kualitas sumber daya manusia diera pasar bebas, salah satunya yaitu Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Sertifikasi ini merupakan suatu prodsedur dimana pihak pemberi layanan dapat memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses dan jasa telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Demikian Sumarju mengakhiri pembicaraannya.

Menurut fasilitator Bimtek ini Yulya Elva (Peksos Profesional bersertifikasi) kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 sd 20 Juni 2017 yang diikuti oleh 46 orang peserta yang terdiri dari pegawai Dinas Sosial, pendamping PKH dan pekerja sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Dengan Bimtek ini peserta diharapkan memahami proses sertifikasi itu sendiri serta ketrampilan penyusunan portofolio yang baik dan benar serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian kompetensi.
Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang telah dikuasainya peserta ujian kompetensi nantinya mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula.

Sementara itu ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Dr. Rudi Saprudin Darwis mengatakan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kriteria pekerja sosial salah satunya adalah telah bersertifikasi pekerja sosial profesional. Hal ini mengindikasikan bahwa para pekerja sosial harus memiliki standar pelayanan pekerjaan sosial yang sama dan diakui secara nasional di seluruh Indonesia baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai pekerjaan sosial.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Sertifikasi dari Pusat Pengembangan Profesi dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Ri Ibu Eka Patriana menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah juga mengamanatkan bahwa setiap Konsultan Social Service (termasuk pendamping/fasilitator) yang direkrut oleh pemerintah/swasta/dunia usaha harus bersertifikasi. Kualitas dan kapabilitas pekerja sosial inilah yang diuji melalui uji kompetensi. Ujarnya (Ppid Dinsos).